Kepala SATPOL PP


Pencarian



semua download

Download

Link Terkait

Peta Lokasi


Jajak Pendapat

Bagaimana pendapat Anda tentang isi website Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumatera Utara ?
Sangat Bagus
Cukup
Sangat Kurang

Lihat

Statistik Pengunjung

  Online = 1
  Hari ini = 11
  Total = 13510


Rencana Kerja

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1. Latar Belakang

D

engan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Provinsi/Kab/Kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Sementara itu, paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

 RKPD dijadikan dasar penyusunan  anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS). Selain itu, RKPD juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, dimana penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang Tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan  Renja OPD.

Penyusunan Renja OPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2018, sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyusun rancangan akhir renja sebagai instrumen penyempurnaan Renja  Satpol PP Provsu untuk Tahun Anggaran 2019 dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas. Penyusunan  Renja tersebut merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mengoperasionalkan RKPD Provinsi Sumatera tahun 2019 yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Satpol PP Provsu.

Hal ini tentunya sejalan  tugas pokok dan fungsi Satpol PP Provsu sebagaimana diamanatkan dalam peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara; serta Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang  Uraian  Tugas, Fungsi dan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara.

Dalam konteks tersebut, Satpol PP Provsu mempunyai 3 (tiga) tugas pokok utama yaitu, (1) penegakan Perda, (2) menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta; (3) perlindungan masyarakat. Hal ini paralel dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa, “...dibentuk Satpol PP untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat...”.

Oleh karenanya, penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar...”, dan dikuatkan kembali dalam pasal 298 ayat (1) yang menyebutkan bahwa ”...Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal...”

Untuk itu, dalam penyusunan Renja Tahun 2019, Satpol PP Provsu berharap belanja daerah dapat diprioritas untuk mendanai urusan pemerintahan wajib, khususnya berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dimana dalam pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Kepala Daerah mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat”.

 Selanjutnya, Renja Satpol PP Provsu tahun 2019 ini akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun anggaran 2019 yang telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah dan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah yang dilaksanakan di daerah.

Mengingat pentingnya dokumen ini sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Provsu untuk tahun mendatang, maka kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya harus  mendukung efektifitas pelaksanaan tugas pokok Satpol PP Provinsi Sumatera Utara.

 

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor  24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 1959);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
    1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
    2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
    3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP;
    4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah;
    5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia;
    6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Hak Asasi Manusia Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota;
    7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
    8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satlinmas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
    9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
    10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
    11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011, tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
    12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
    13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
    14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
    15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
    16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
    17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas;
    18. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
    19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;
    20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 6);
    21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11);
    22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);
    23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);
    24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
    25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 331.1/8024/SJ Tahun 2017 tentang Penerapan Gerakan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Menuju Indonesia Ramah;
    26. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 182.1/857/SJ Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan PPNS di Daerah;
    27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
    28. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor T.005/1242/PUM tentang Pelantikan Pejabat PPNS;
    29. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 182.1/857/SJ Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan PPNS di Daerah;
    30. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 341/4260/BAK Tahun 2017 tentang Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Kelinmasan oleh Provinsi, Kabupaten/Kota;
    31. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1/1925/SJ Tahun 2017 tentang Peningkatan Kesejahteraan Petugas Pemadam Kebakaran di Daerah.
    32. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 331.1/2223/SJ tanggal 10 Mei 2017 tentang Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Satuan Perlindungan Masyarakat melalui Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Anggaran serta Sarana Prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal.
    33. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
    34. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara.

 

 

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Satpol Provsu tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Satpol PP Provsu tahun 2019 adalah sebagai berikut :

  1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satpol PP Provsu tahun 2018-2023;
  2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
  3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
  4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
  5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
  6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi di Sumatera Utara, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan even-even Nasional, pesta demokrasi, kebutuhan organisasi Satpol PP Provsu maupun perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

 

 

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja pada dokumen hasil Penyusunan Rencana Kerja dapat dilihat pada pokok bahasan dan susunan garis besarnya sebagai berikut :

 

BAB. I  Pendahuluan

1.1     Latar Belakang

1.2     Landasan Hukum

1.3     Maksud dan Tujuan

1.4     Sistematika Penulisan

 

BAB II  Hasil Evaluasi Rencana Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1     Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2     Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3     Isu-isu   Penting   Penyelenggaraan   Tugas   dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4     Review Terhadap  Rancangan Awal RKPD

2.5     Penelaahan   Usulan   Program   dan   Kegiatan Masyarakat

 

BAB III Tujuan dan  Sasaran Perangkat Daerah

3.1     Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2     Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3     Program dan Kegiatan

 

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V  Penutup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

 

2.1  Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Laludan Capaian Renstra Perangkat Daerah

E

valuasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra  OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provsu tahun 2013 - 2017. Tahun 2017 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2018.

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Satpol PP Provsu telah menyusun Anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama. Pada tahun 2017, Polisi Pamong Praja Provsu melaksanakan 7 (tujuh) program yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima kegiatan. Hal ini selaras dengan Renstra dan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun 2017.

Pada tahun 2017, Satuan Polisi Pamong Praja Provsu memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 23.323.909.131,- yang terdiri dari Rp. 18.822.027.131,- bersumber pada APBD dan 2.100.000.000,- P.APBD TA. 2017. Pagu tersebut terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.640.982.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 14.682.927.131,-.

Sampai dengan 31 Desember 2017, realisasi keuangan Satpol PP Provsu sebesar Rp. 20.665.928.591,-  (88,60%). Realisasi tersebut terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.297.417.412,- (96,02 %) dan belanja langsung sebesar Rp. 12.368.511.179,- (84,24 %), seperti digambarkan pada diagram di bawah ini:

 

 

 

 

 

Gambar 1

Realisasi Anggaran Tahun 2017

 

Dari sisi capaian kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja Provsu pada tahun 2017 sudah menunjukkan progress yang menggembirakan, yakni sebesar 97,59 %, dengan uraian sebagai berikut :

1)    Kegiatan yang melebihi target

Kegiatan yang melebihi target kinerja pada tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Renja dan dokumen pelaksanaan anggaran Satpol PP Provsu tahun 2017 tidak ada.

2)  Kegiatan yang telah memenuhi target

Pada umumnya kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam renja Satpol PP Provsu TA. 2017 dapat terealisasi dan memenuhi target yang diharapkan. Kendatipun harus diakui capaian kerja program/kegiatan variatif.

3)  Kegiatan yang belum atau tidak memenuhi target

Adapun kegiatan yang belum optimal capaian kinerjanya pada sampai dengan akhir tahun 2017 adalah kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi capaian sebesar 55, 35 %.

4)    Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja/program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

5)    Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

 

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provsu sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provsu.

6)    Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan yang berbasis teknologi informasi, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi serta pelaksanaan pengembangkan aplikasi e-government.

Selanjutnya, evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun sebelumnya (n-2) dan capaian rencana strategis dapat dilihat pada Tabel T-C. 29 (terlampir).

 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Capaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara mengacu pada capaian pelayanan OPD berdasarkan  kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK), Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun Indikator Kinerja Utama (IKU).   

Untuk capaian indikator IKK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Sedangkan untuk capaian indikator SPM mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Selanjutnya, untuk capaian indikator IKU mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dari  indikator  kinerja  sesuai  tugas  pokok  dan  fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan regulasi yang ada, terdapat pokok-pokok tugas dan fungsi yang merupakan kunci/prioritas pelaksanaanya meliputi:

  1. Kejadian politik praktis massa/demonstrasi;
  2. Pengamanan pejabat dan aset daerah;
  3. Penanganan   kasus   pelanggaran   terhadap   Perda   dan Peraturan Kepala Daerah;
  4. Data  dan  informasi  trantibum;
  5. Penyelenggaraan fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat dan;
  6. Pembentukan dan pemberdayaan PPNS.

Prioritas pelaksanaan tersebut di atas, berkolerasi dengan dinamisasi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat Provinsi Sumatera Utara melalui koordinasi dan kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kab/ Kota, Satlinmas, Dinas/ Instansi terkait, Lembaga/Organisasi masyarakat, Dunia Pendidikan, TNI/ Polri yang meliputi permasalahan-permasalahan keamanan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

 Berikut matrik pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara seperti tercantum pada Tabel T- VI.C.5 sebagaimana terlampir.

 

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu   strategis   Satuan   Polisi   Pamong   Praja  Provsu adalah menyangkut kondisi  keamanan,  ketenteraman,  ketertiban serta perlindungan masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Utara terkait permasalahan-permasalahan seperti penyalahgunaan ijin, pelanggaran peraturan, kejadian politik praktis/ aksi unjuk rasa dan lain sebagainya.

Pada tahun 2019, Provinsi Sumatera Utara dihadapkan dengan pelaksanaan event nasional yakni pesta demokrasi Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden dan pemilihan Legislatif (DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota se-Sumatera Utara).

Untuk itu, sebagai salah satu OPD yang membidangi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya meliputi; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diamanatkan dalam pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Provsu memiliki tugas dan fungsi yang semakin berat dan kompleks dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dimana potensi konflik dan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sangat tinggi. Karena pada hakikatnya, “Kepala Daerah mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat” sebagaimana diamanatkan dalam pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kondisi tersebut, seyogianya harus dibarengi dengan kapasitas kelembagaan yang utuh, dukungan sumber daya yang mumpuni dan anggaran yang memadai agar Satpol PP Provsu dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam rangka menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Namun demikian, terdapat sejumlah permasalahan dan hambatan yang dihadapi  oleh Satpol PP Provsu dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan SKPD dimaksud antara lain:

  1. Terbatasnya jumlah personil polisi pamong praja yang tidak sebanding dengan tingginya tingkat permasalahan yang harus dihadapi.
  2. Terbatasnya  sarana  dan  prasarana  pendukung  dalam  rangka  penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi aparatur;
  3. Belum optimalnya koordinasi dan kurangnya dukungan dari instansi terkait dalam penegakan peraturan daerah;
  4. Terbatasnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
  5. Belum meratanya pemahaman tugas pokok dan fungsi aparat Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  6. Belum    optimalnya    sistem    penegakan    perda    secara    preventif (pendekatan masyarakat) untuk membangun kesadaran hukum masyarakat dikarenakan upaya penegakan perda yang dilakukan selama ini masih bersifat represif sehingga banyak menimbulkan banyak perlawanan dan penolakan dari masyarakat;
  7. Belum  sebandingnya  resiko  kerja  atau  beban  tugas  yang  dilakukan,  berkaitan dengan hak perlindungan dan keselamatan bagi anggota Satpol PP karena harus berhadapan dengan aksi perlawanan dan ancaman kekerasan dari pelanggar perda.

Berkaitan dengan isu-isu penting serta kendala permasalahan yang akan dihadapi, maka diformulasikan dalam bentuk rekomendasi strategis penyelenggaraan ketertiban  umum  dan  ketenteraman  masyarakat  di  Provinsi Sumatera Utara,  sebagai berikut:

  1. Melaksanakan upaya usulan penambahan jumlah personil Polisi Pamong Praja yang sesuai dengan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja melalui kegiatan Penyediaan tenaga Banpol, sesuai hasil rapat koordinasi penyelenggaraan pengamanan di lingkungan Kantor Gubsu, Rumah Dinas Gubsu/Wagubsu dan Sekdaprovsu pada tanggal 10 April 2017.
  2. Melaksanakan upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur melalui kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional, Penguatan kelengkapan peralatan Satpol PP Provsu, Penyediaan racun api, tenda pengungsi pleton, folding bed, peralatan dapur, alat pelindung diri dan pengadaan peralatan pencegahan kebakaran.
  3. Meningkatkan koordinasi serta melakukan upaya kerjasama antar aparat penegak hukum  dan  instansi  terkait  dalam  rangka  penyelesaian  kasus-kasus  pelanggan Perda melalui kegiatan Penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daaerah serta Peraturan Perundang-Undangan lainnnya, Rapat-rapat koordinasi secara berkala tentang penegakan Perda dan Perkada yang bermasalah di Provinsi Sumatera Utara, Koordinasi penegakan Perda dan Perkada dengan instansi terkait di Kab/Kota.
  4. Menambah jumlah PPNS melalui usulan Diklat PPNS di lingkungan Satpol PP Provsu melalui kegiatan Pelatihan keterampilan pemberkasan PPNS.
  5. Mengoptimalkan peningkatan kemampuan ketrampilan dan kesamaptaan anggota Polisi Pamong Praja melalui Diklat Dasar Polisi Pamong Praja dan pelatihan kesamptaan.
  6. Memaksimalkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan trantibum dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyaakat melalui kegiatan pembinaan dan fasilitasi Satlinmas, pembinaan potensi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara, pembinaan Linmas ke Kab/kota se-Sumatera Utara, dan sebagainya.
  7. Merumuskan upaya peningkatan kesejahteraan personil Satpol PP melalui pemberian tunjangan khusus sesuai dengan  resiko  kerja  atau  beban  tugas yang  dilakukan,  berkaitan dengan hak perlindungan dan keselamatan bagi anggota Satpol PP karena harus berhadapan dengan aksi perlawanan dan ancaman kekerasan dari pelanggar perda.

 

2.4.  Review Terhadap  Awal RKPD 2019

Bahwa pada awal RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019, prioritas program yang  akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi  Pamong Praja  Provinsi  Sumatera Utara  yang tentunya menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan rencana kerja SKPD Tahun 2019 sebagai berikut:

1.    Program Pengembangan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindakan Kriminal.

2.    Program Peningkatan Penegakan Perda.

Kedua program prioritas tersebut telah diakomodir dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019. Namun demikian, perlu adanya penyesuaian dan penyelarasan dengan perubahan struktur, tupoksi dan kebutuhan Satpol PP Provsu, terutama berkaitan dengan dinamika perpolitikan Indonesia menghadapi Pemilu (Pilpres dan Pileg).

Secara spesifik review  awal RKPD dan hasil kebutuhan yang meliputi program/kegiatan, indikator kinerja, target, pagu indikatif, dan kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada Tabel T.VI.C.7 sebagaimana terlampir.

 

2.5   Penelaahan Usulan  Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan  Renja TA. 2019, Satuan Polisi Pamong Praja telah memperhatikan dan menelaah usulan, masukan maupun rekomendasi program/ kegiatan dari semua pihak terkait, baik Satuan Polisi Pamong Praja Kab/ Kota, DPRD Provinsi Sumatera Utara, akademisi, dan stakeholder.

Beberapa point penting dari telaah usulan program/kegiatan dalam penyusunan  Renja TA. 2019 adalah:

  1. Dari unsur Satpol PP Kab/Kota adalah terkait kebutuhan prasarana penunjang operasional aparatur, terutama Satpol PP Kab/Kota yang alokasi anggaranya masih kecil, agar bisa difasilitasi dan diakomodir oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara.
  2. Kegiatan   pembinaan   dan   sosialisasi   terkait   peraturan daerah dengan mengikutsertakan peserta dari Kab/Kota.
  3. Fasilitasi kegiatan Satpol PP Kab/Kota terkait operasi penegakkan peraturan daerah dan penataan ketertiban umum  dan  ketentraman  masyarakat  yang  secara koordinatif dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Sumatera Utara.
  4. Dalam rangka peningkatan capacity building sumber daya manusia Satpol PP dan Linmas Kab/Kota se-Sumatera Utara dipandang perlu dilaksanakan latihan gabungan Satpol PP Provsu bersama Satpol PP Kab/Kota secara terpusat.
  5. Untuk meningkatkan kesadaran bela negara bagi aparat Satpol PP dan Linmas Kab/Kota dipandang perlu dilaksanakan Jambore Bela Negara  gabungan antara Satpol PP dan Linmas se-Sumatera Utara.
  6. Untuk meningkatkan sumber daya aparatur Satpol PP dan Linmas diperlukan Memorandum Of Understanding (MOU) antara Satpol PP Provsu, Satpol PP Kab/Kota, dengan instansi vertikal terkait (TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Basarnas, dan BNN).
  7. Menghadapi persiapan Pileg/Pilpres Tahun 2019 maka diperlukan dukungan semua pihak, khususnya Kab/Kota dalam rangka penyelenggaraan pengamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
  8. Dalam rangka penegakan Perda Provinsi Sumatera Utara maupun Perda Kabupaten/Kota perlu dilakukan MoU antara Gubernur Sumatera Utara dengan Bupati / Walikota se-Sumatera Utara agar lebih sinergitas demi terciptanya koordinasi dan kerjasama yang lebih baik guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Daftar usulan/ masukkan maupun rekomendasi tersebut dilakukan proses sinkronisasi dengan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan analisis kondisi strategis yang kemudian menjadi bahan/ acuan untuk penyusunan rencana kerja selanjutnya.

Dari hal tersebut, berdasarkan skala prioritas dan kesesuaian tupoksi serta kondisi lapangan yang dihadapi dengan mempertimbangkan kebutuhan anggaran dan pendanaan, proses akomodatif usulan/ masukkan tersebut dilaksanakan  untuk  selanjutnya  menjadi  bahan  masukkan atau acuan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja menentukan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2019. Daftar usulan/ masukkan dapat dilihat pada Tabel T.VI.C.9 sebagaimana terlampir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

 

3.1.  Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

P

enyusunan  Rencana Kerja SKPD merupakan penjabaran dari Rencana Strategis SKPD (Renstra) lima tahunan. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provsu tahun 2019 ini juga mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 - 2025 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun  2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 serta menyesuaikan dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri RI, khususnya Direktorat Pol PP dan Linmas berdasarkan isu-isu strategis di bidang keamanan, ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat.

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2014-2019, yang menjadi tujuan/sasaran strategis berkaitan dengan terwujudnya rasa keamanan, ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Adapun  tujuan/sasaran strategis, indikator dan pencapaian target Renstra Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2014-2019 dijelaskan sebagai berikut :

No

Tujuan/ Sasaran Strategis

Indikator

Target

2015

Target

2019

1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM

20%

60%

 

 

Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM

10%

50%

 

Untuk mencapai target dimaksud, program yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri RI diantaranya:

1)        Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

2)        Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja Provsu sebagai salah satu SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memiliki tugas pokok dan fungsinya menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif dalam perencanaannya senantiasa mensinkronisasikan dengan program dan kegiatan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, penyusunan Renja Satpol PP Provsu tahun 2019 ini juga mengacu pada 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan Nasional (Nawa Cita) terdiri dari:

            1.    Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

            2.    Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

            3.    Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

            4.    Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

            5.    Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

            6.    Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

            7.    Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

            8.    Melakukan revolusi karakter bangsa.

            9.    Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari 9 (sembilan) nawa cita tersebut, keberadaan Satpol PP memperteguh terwujudnya rasa aman bagi seluruh warga negara, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, eksistensinya merupakan bagian yang paling fundamental dan garda terdepan bagi terwujudnya keamanan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah. Hal ini selaras dengan tupoksi dan uraian tugas Satpol PP Provsu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 tahun 2017.

 

3.2   Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan   merupakan   penjabaran   atau   implementasi dari pernyataan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

  1. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan teratur.
  2. Menciptakan masyarakat sadar hukum.
  3. Terwujudnya sosok Satpol PP yang Profesional.

Sasaran dari tujuan yang hendak dicapai sebagaimana tersebut di atas adalah :

  1. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan teratur.
  2. Terwujudkan masyarakat Sumatera Utara yang menyadari hak dan kewajibannya.
  3. Tersedianya aparatur Satpol PP yang handal dan berdisiplin tinggi di bidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyrarakat.

 

Adapun sinergitas tujuan dan sasaran yang terdapat pada Rencana Strategis SKPD Tahun 2018 – 2023 dengan  Rencana Kerja Satuan polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD adalah:

  1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan teratur.
  2. Menciptakan masyarakat sadar hukum.
  3. Mewujudkan sosok Satpol PP Provsu yang Profesional.
    1. Mengoptimalkan sumber  daya  organisasi  dan  manajemen  Satuan  Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara terkait SOTK baru yang diakomodir dalam program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah.
  4. Memprioritaskan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 terkait pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Perundang- undangan lainya.
  5. Memaksimalkan  peran  satuan  perlindungan  masyarakat dalam upaya membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

 

3.3  Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara menyesuaikan Program dan Kegiatan dengan isu–isu strategis yang akan dihadapi pada tahun 2019 dan menyesuaikan dengan Program dan Kegiatan yang terdapat pada Direktorat Pol PP dan Linmas serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara.

Pelaksanaan program/kegiatan ini akan difokuskan di Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat, terpeliharanya keamanan, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Dalam kaitan itu, Satpol PP Provsu melaksanakan program/kegiatan, baik yang bersifat rutin maupun operasional. Program kerja rutin yang akan dilaksanakan dalam berbagai kegiatan pada tahun 2019 sebagai berikut:

  • Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
  • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  • Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  • Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  • Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Sedangkan program kerja prioritas yang terdiri dari :

1.    Program Pengembangan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindakan Kriminal. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan teratur.

2.    Program Peningkatan Penegakan Perda. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat sadar hukum.

Program dan kegiatan beserta uraian indikator output kegiatan, pagu anggaran, lokasi, yang akan laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 menyesuaikan dengan dokumen Renstra Satpol PP Provsu berdasarkan RPJMD Provsu tahun 2018-2023.

Untuk itu, berikut disajikan program dan kegiatan beserta uraian indikator output kegiatan, pagu anggaran, lokasi dalam Matrik Rencana Kerja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada Tabel T.VI.C.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

 

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi satuan kerja pelaksana program, Renja ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

 Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dari sisi pendanaan, sumber dana untuk membiayai anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provsu bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2019 dan jika memungkinkan maka akan diupayakan sumber-sumber pendanaan lainnya yang berasal dari Pemerintah Pusat. Adapun dana yang dibutuhkan Satpol PP Provsu dalam rangka merealisasikan program/kegiatan tahun 2019 sebesar Rp. 291.628.499.960,- sebagaimana terlampir pada Tabel 5.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V

PENUTUP

 

R

 encana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan suatu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan Pembangunan Tahunan Daerah pada umumnya. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penyusunan Renja tahun 2019 ini didasarkan pada visi, misi, sasaran/target dan arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025. Dalam  renja Satpol PP Provsu tahun 2019 ini juga telah ditetapkan target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu pelaksanaan tugas 1 (satu) tahun. Untuk itu diharapkan  renja ini dapat dijadikan sebagai prioritas dalam upaya menciptakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan terselenggaranya penegakan perda, perkada serta perlindungan masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI SUMATERA UTARA

 

 

 

 

ANTHONY SIAHAAN, SE, ATD, MT

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19600723 198303 1 009