Kepala SATPOL PP


Pencarian



semua download

Download

Link Terkait

Peta Lokasi


Jajak Pendapat

Bagaimana pendapat Anda tentang isi website Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumatera Utara ?
Sangat Bagus
Cukup
Sangat Kurang

Lihat

Statistik Pengunjung

  Online = 2
  Hari ini = 14
  Total = 13513


Bidang Pembinaan Umum dan Ketertiban

 

Bidang  Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, mempunyai uraian tugas :

  1. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat;
  2. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi  pada  unit kerja, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman  masyarakat;
  3. menyelenggarakan teknis operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengakhiran sesuai standart operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
  4. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi dan unit kerja terkait dalam pemberian bantuan pengamanan serta fasilitasi penanganan unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai standart operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;
  5. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait pembinaan tertib pemerintahan, tertib lingkungan dan tertib sosial;
  6. menyelenggarakan pengamanan dan pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan bantuan pengamanan, pengawalan tamu VIP, VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  7. menyelenggarakan koordinasi dan pemberian bantuan pengamanan tempat-tempat penting, objek vital/Gedung/aset/rumah dinas Gubsu/Wagubsu dan Sekdaprovsu serta kunjungan pejabat penting  sesuai standar operasional prosedur (SOP);
  8. menyelenggarakan evaluasi dan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  9. menyelenggarakan koordinasi dengan SKPD Provinsi lainnya dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota provinsi sumatera utara dalam rangka penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  10. menyelenggarakan koordinasi dalam rangka pembinaan teknis, supervisi, asistensi/pembekalan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota se Sumatera Utara;
  11. menyelenggarakan monitoring, patroli dan deteksi dini sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;
  12. menyelenggarakan koordinasi dengan SKPD dan unit kerja terkait dalam rangka penegakan tata tertib dan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi sumatera utara;
  13. membantu penyelenggaraan upacara hari kesadaran nasional dan upacara hari besar Nasional dan upacara lainnya serta koordinasi pelaksanaan apel gabungan yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Untuk melaksanakan tugasdan fungsi dimaksud, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dibantu oleh 1) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, 2) Kepala Seksi Monitor dan Pengawalan; dan 3) Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan.

 

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, mempunyai uraian tugas :

a.       melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Operasi dan Pengendalian;

b.       melaksanakanpenyusunan kebijakan teknis operasi dan pengendalian dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c.       melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan operasi serta pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

d.       melaksanakan pengamanan dan pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekdaprovsu, pejabat dan Tamu Pejabat /VIP/VVIP secara terbatas;

e.       melaksanakan pemberian bantuan pengamanan unjuk rasa di Kantor Gubernur, Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekdaprovsu;

f.       melaksanakan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap petugas pengamanan yang ada di jajaran SKPD Pemerintah  Provinsi Sumatera Utara;

g.       melaksanakan patroli, deteksi dini, operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

h.       melaksanakankoordinasi dengan instansi dan pejabat/SKPD terkait dalam rangka mediasi dan fasilitasi penanganan unjuk rasa sesuai dengan standart operasional prosedur;

i.        melaksanakan tindakan penertiban non yustisi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan standar operasional prosedur;

j.        melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan pemberian bantuan dalam upaya preventif (pencegahan) dan penertiban terhadap sumber patologi sosial (penyakit sosial masyarakat);

k.       melaksanakan pengamanan tempat/acara penting sesuai standart operasional prosedur dan ketentuan lainnya;

l.        melaksanakan deteksi dini dan analisa kasus-kasus yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

m.      melaksanakan koordinasi penegakan tata tertib dan disiplin ASN,dan membantu pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional dan upacara hari besar Nasional  dan upacara lainnya.

n.       melaksanakan pemberian informasi, keterangan dan data sebagai masukan penyusunantelaahan staf, evaluasi dan pelaporan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

o.     melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

 

Kepala Seksi Monitor dan Pengawalan

Kepala Seksi Monitor dan Pengawalan, mempunyai uraian tugas :

  1. melaksanakan penyusunan program kerja SeksiPatroli dan Pengawalan;
  2. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis patroli dan pengawalan;
  3. melaksanakan pemeliharaan, pengawasan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  4. melaksanakanpatroli wilayah, patroli lingkungan serta memberikan pembinaan dan penerangan kepada masyarakat tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta hal-hal mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
  5. melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah serta menampung saran yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah;
  6. melaksanakan pengawalan terhadap para pejabat, Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan membantu pengawalan tamu VIP/VVIP secara terbatas.

g.       melaksanakan pembinaan, pengecekan personil, sarana dan prasarana serta pengarahan terhadap petugas patroli agar memahami tugas yang diberikan;

h.       melaksanakan patroli pengawasan yang bersifat inspeksi yang diselenggarakan sesuai kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta upaya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

i.        melaksanakan penindakan dan penertiban terhadap semua pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman serta Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

j.        melaksanakan tindak lanjut semua laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan dan penertiban terhadap masyarakat yang nyata-nyata melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

k.       melaksanakan penyusunan rencana kegiataan monitor dn patroli meliputi rencana waktu, tempat yang dikunjungi, kekuataan personil dan sarana prasarana pendukung yang diperlukan serta cara yang digunakan;

l.        melaksanakan pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan membantu pengawalan tamu VIP/ VVIP dengan kendaraan mobil bila diperlukan;

m.      melaksanakan pembinaan, pengecekan personil, sarana dan prasarana serta pengarahan terhadap petugas pengawalan agar memahami tugas yang diberikan;

n.       melaksanakan pemberian informasi, keterangan dan data sebagai masukan penyusunantelaahan staf, evaluasi dan pelaporan  sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

o.       melaksanakan koordinasi dengan instansi dan unit kerja terkait  kegiatan monitor, patroli dan pengawalan; dan

p.       melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

 

Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan

Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan, mempunyai uraian tugas :

a.       melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan;

b.       melaksanakan penyusunan kebijakan teknis Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan;

c.       melaksanakan hubungan kemitraan dengan instansi terkait dan Satpol PP kab/kota dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas-tugas Satpol PP Provsu;

d.      melaksanakan komunikasi dan fasilitasi  elemen masyarakat pada penyampaian aspirasi (demonstrasi/unjuk rasa) ke Kantor Gubernur, Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekdaprovsu sesuai standar operasional prosedur Satpol PP;

e.       melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan Satpol PP kabupaten/kota dalam tugas-tugas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

f.       melaksanakan koordinasi dengan penyelenggara pemilu provinsi dan kab/kota dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

g.       melaksanakan kerjasama dengan Satpol PP kab/kota se Sumatera Utara dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

h.       melaksanakan kerjasama dengan Satpol PP kab/kota se sumatera utara dan instansi terkait dalam pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

i.        melaksanakan supervisi ke Satpol PP kab/kota se sumatera utara dalam pelaksanaan tugas operasi bersama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

j.        melaksanakan koordinasi dengan penyelenggara pemilu dalam penertiban APK (alat peraga kampanye)

k.       melaksanakan pengawasan tertib pakaian dinas, lambang satpol pp sesuai peraturan yang ditentukan;

l.        melaksanakan pemberian informasi, keterangan dan data sebagai masukan penyusunan telaahan staf, evaluasi dan pelaporansebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

m.      melaksanakan koordinasi dengan instansi dan unit kerja terkait  kegiatan  Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan; dan

n.       melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.