Kepala SATPOL PP


Pencarian



semua download

Download

Link Terkait

Peta Lokasi


Jajak Pendapat

Bagaimana pendapat Anda tentang isi website Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumatera Utara ?
Sangat Bagus
Cukup
Sangat Kurang

Lihat

Statistik Pengunjung

  Online = 1
  Hari ini = 34
  Total = 31063


Profil PPID

 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

(PPID PEMBANTU)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

 PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan Negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan infomasi publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan:

  1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
  2. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional dan cara sederhana;
  3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
  4. Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-Undang ini meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan dan organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN / APBD, sumbangan masyarakat dan/ atau luar negeri.

Sesuai dengan amanat pasal 13 UU KIP tahun 2008, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang beralamat di Jalan Kapten Muslim No. 80 Medan.

PPID mempunya tugas dan wewenang sebagai berikut :

  1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
  2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  3. Melakukan verifikasi bahan infomrmasi publik;
  4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
  5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
  6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Kewenangan PPID terdiri atas :

  1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupannya;
  3. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
  4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
  5. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat FUngsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokuementasi untuk kebutuhan organisasi
  6. Visi dan Misi PPID
  7. Visi

    Memberikan Pelayanan Informasi dan Data Publik dengan Cepat dan Transparan. 

    Misi

    1. Meningkatkan pengelolaan dokumentasi Informasi public
    2. Memenuhi kebutuhan Masyarakat terhadap akses informasi dan public
    3. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik.
    4. MAKLUMAT PELAYANAN

      DENGAN INI KAMI SELURUH JAJARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA UTARA MENYATAKAN SANGGUP:

      • MELAKSANAKAN PELAYANAN DENGAN SANTUN PENUH HATI.
      • MEMBERIKAN KEMUDAHAN DALAM PROSES PELAYANAN, CERMAT, CEPAT DAN TERJANGKAU.
      • MENINGKATKAN LAYANAN DENGAN PETUGAS KOMPETEN
      • MEMBERIKAN LAYANAN TANPA DISKRIMINASI .
      • MEMBERIKAN LAYANAN YANG BERSIH, RAPI DAN TERTIB.
      • MEMBERIKAN JAMINAN KEAMANAN BAGI SETIAP PENERIMA LAYANAN