Rencana Strategis

 

BAB  I

PENDAHULUAN

 

1.1.            Latar Belakang

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Rencana Pembangunan Jangka Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra ini pada hakekatnya merupakan langkah antisipatif dan sinergitas program antara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan penegakan peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Utara serta melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sehingga diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi wilayah dan pemerintahan yang tenteram, tertib, dan teratur dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara sebagai cerminan realisasi visi, misi, dan tujuan sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 – 2023.

Penyusunan rencana strategis Satpol PP Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan menggunakan pendekatan top down, bottom up maupun teknokratik. Pendekatan top down dilakukan sesuai dengan hirarki kepemerintahan, dimana pada tahap awal Satpol PP menampung berbagai kebijakan – kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan bentuk dukungan dari Satpol PP dalam penegakan perda maupun pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

Pendekatan bottom up dilakukan berdasarkan kondisi permasalahan yang faktual dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan permasalahan penegakan perda, tibumtranmas dan linmas yang menjadi dasar bagi penetapan kebijakan teknis dan penyusunan program yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai bahan perumusan kebijakan strategi dan pendanaan. Setelah pendekatan pertama dan kedua dilakukan, Kepala Satuan beserta pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan Satpol PP Provinsi Sumatera Utara melakukan penajaman rumusan rencana strategis Satpol PP dengan menggunakan beragam analisis yang mendasarkan kepada metode ilmiah yang merumuskan perencanaan pada Satpol PP Provinsi Sumatera Utara pada lima tahun mendatang dalam mendukung suksesnya pelaksanaan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (pendekatan teknoratis) Tahun 2018-2023.

Dengan pendekatan – pendekatan tersebut, maka diformulasikan penyusunan Renstra Satpol PP Provsu secara lengkap dan komprehensif yang memuat visi, misi, tujuan dan  sasaran, strategi dan kebijakan program dan kegiatan Satpol PP Provsu dimasa yang akan datang guna memberikan arah dan gambaran yang jelas terhadap program pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum yang akan dilaksanakan ke depan. Proses perencanaan strategis ini bertitik tolak pada orientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang mungkin akan dihadapi. Dengan demikian, diharapkan dapat mempertajam program/kegiatan Satpol PP Provsu dalam pencapaian tugas di bidang penegakan Perda/Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. 

 

1.2.            Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Satpol PP Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengenai kewajiban dalam ”public accountability” serta dalam melayani ”good governance” dengan landasan hukum yang menjadi acuan terdiri dari:

  1. Undang-Undang Nomor  24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 1959);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022, tentang Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satlinmas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 6);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
  21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor ...Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 Nomor.., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22).

 

 

 

 

 

1.3.            Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Satpol PP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aparat Satpol PP dalam upaya menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagai salah satu penunjang suksesnya pencapaian visi dan misi Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara secara berkesinambungan.

 

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provsu Tahun 2018-2023 adalah:

  1. Mewujudkan rencana penegakkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara  dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang sinergis dan terpadu sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023.
  2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan rencana program/kegiatan lima tahun Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara.
  3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun berjalan Renstra;
  4. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Satpol PP Provsu.

 

1.4.            Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Satpol PP Provsu tahun 2018-2023 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1.      Latar Belakang

1.2.      Landasan Hukum

1.3.      Maksud dan Tujuan

1.4.      Sistematika Penulisan

BAB II            GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.      Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2.      Sumber Daya SKPD

2.3.      Kinerja Pelayanan SKPD

2.4.      Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

            DAERAH

3.1.    Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2.    Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3.    Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4.    Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5.    Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV  TUJUAN DAN SASARAN

4.1.    Visi dan Misi

4.2.    Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

BAB V   STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

VIII PENUTUP

 

 

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

 

2.1.            Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satpol PP Provsu

Keberadaan Satpol PP pada Pemerintah Daerah sangat tegas diperjelas dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah, yang berfungsi untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara serta Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian  Tugas, Fungsi dan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Sumber Daya Aparatur dan Linmas serta melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan  tugas  sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja Provsu menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat;
  2. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat;
  3. pelaksanaan administrasi penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat;
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melakukan pembagian fungsi – fungsi manajemen pada Satpol PP Provinsi Sumatera Utara ditetapkan struktur organisasi yang berdasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, yakni sebagai berikut:

a. Sekretariat, membawahi :

1)        Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2)        Sub Bagian Keuangan;

3)        Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

b. Bidang Penegakan Perundang-undangan, membawahi :

1)        Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;

2)        Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

3)        Seksi Pengawasan dan Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi :

1)        Seksi Operasi dan Pengendalian;

2)        Seksi Monitor dan Pengawalan;

3)        Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan.

d. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi :

1)        Seksi Pelatihan Dasar;

2)        Seksi Pelatihan Teknis Fungsional;

3)        Seksi Data dan Pengembangan.

e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :

1)        Seksi Satuan Perlindungan masyarakat;

2)        Seksi Bina Potensi Masyarakat;

3)        Seksi Bina Penyelamatan dan Kebakaran.                                 

Gambar 1

KASI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN

KASI MONITOR DAN PENGAWALAN

 

KASI OPERASI DAN PENGENDALIAN

 

KASI BINA POTENSI MASYARAKAT

KABID.PERLINDUNGAN MASYARAKAT

 

KASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KABID. KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

 

PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

SEKRETARIS

KA.  SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KA. SUBBAG KEUANGAN

KA. SUBBAG PROGRAM, AKUNTABILITAS DAN INF. PUBLIK

KABID.SUMBER DAYA APARATUR

KASI PELATIHAN DASAR

KASI PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL

KEPALA SATUAN

 

KASI

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

FUNGSIONAL

KASI

PENGAWASAN DAN PPNS

KASI HUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN

 

KASI DATA DAN PENGEMBANGAN

KASI PENYELAMATAN DAN KEBAKARAN

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.1.1.      Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Satuan Polisi Pamong Praja Provsu mempunyai tugas pokok membantu Gubernur di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, serta Tugas-Tugas Dekonsentrasi dan Pembantuan. Tugas tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2017 tentang tentang Uraian  Tugas, Fungsi dan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

Kepala Satuan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan Program dan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, operasional, pengawalan hubungan antar lembaga serta penyidikan dan pengusutan penegakkan produk hukum daerah provinsi;
  2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Daerah;
  3. Pelaksanaan kebijakan menegakkan produk hukum daerah provinsi;
  4. Pelaksanaan koordinasi Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Aparatur lainnya;
  5. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pemerintahan di Bidang Ketenraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
  6. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
  7. Pelaksanaan Pelayanan Adminstrasi Internal dan Eksternal;
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Sekretaris

 Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provsu mempunyai uraian tugas  :

  1. menyelenggarakan penyusunan, pengkoordinasian rencana program kerja Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Satuan;
  2. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program kesekretariatan;
  3. menyelenggarakan pengkajian dan perencanaan program kesekretariatan;
  4. menyelenggarakan pengkoordinasian pengkajian anggaran belanja;
  5. menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
  6. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan dan penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  7. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan rencana strategis (Renstra), laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) LKPJ dan LPPD Satuan;
  8. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan  dan ketatalaksanaan;
  9. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan pertelekomunikasian dan persandian;
  10. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
  11. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor;
  12. menyelenggarakan penyusunanbahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  13. menyelenggarakan fasilitas dan pengaturan keamanan kantor;
  14. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
  15. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang lingkup Satuan;
  16. menyelenggarakan telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakaan;
  17. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  18. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal Satuan;
  19. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Program.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

  1. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
  2. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan perencanaan/program kerja Sekretariat pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan kepegawaian;
  4. melaksanakan penyiapan bahan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkaladan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta tugas/izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/struktural, fungsional dan teknis;
  5. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan disiplin pegawai;
  6. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
  7. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan Satuan;
  8. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  9. melaksanakan penyiapan bahan administrasi/penatausahaan,penerimaan, pendistribusian, penggandaan surat-surat, naskah dinas dan arsip;
  10. melaksanakan penyiapan bahan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat internal, rapat koordinasi Satpol PP se Sumatera Utara;
  11. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat;
  12. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahaan dan layanan kantor;
  13. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  14. melaksanakan pendataan anggota, sarana dan prasarana Satpol PP Kabupaten/Kota se Sumatera Utara dan pelaporan ke Kemendagri;
  15. melaksanakan kegiatan registrasidan proses penerimaan/rekrutmen Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemprovsusebagai personil Satpol PP Provsu;
  16. melaksanakan rekrutmen personil Non ASN untuk membantu Satpol PP Provsu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai kebutuhan;
  17. melaksanakan rekrutmen personil satuan pengamananmelalui jasa pihak ketiga untukmembantu pengamanan aset/gedung/kantor SKPD Pemprovsu yang belum memiliki personil satuan pengamanan;
  18. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan telahaan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  19. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan Satuan;
  20. melaksanakan penyiapan bahan penyerasian ketikan surat dinas;
  21. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian pada Satuan;
  22. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kearsipan Satuan;
  23. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.

 

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :

  1. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
  2.               melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Keuangan;
  3.               melaksanakan penyiapan bahan dan penyiapan anggaran Satuan;
  4.               melaksanakan penyiapan bahan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Satuan;
  5.               melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah;
  6.               melaksanakan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan keuangan;
  7.               melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
  8.               menyiapkan penyiapan bahan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
  9.               melaksanakan penyiapan bahan verifikasi keuangan;
  10.               melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Satuan;
  11.               melaksanakan penyiapan bahan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
  12.               melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
  13. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
  14.               melaksanakan penyiapan bahan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan;
  15.               melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan evaluasi data tindak lanjut atas temuan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
  16.               melaksanakan penyiapan bahan penyusunan bahan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  17.               melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  18.               melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.

 

Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik

Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publikmempunyai uraian tugas :

  1. melaksanakan pengumpulan bahan/data dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
  2. melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
  3. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
  4. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), laporan kinerja (LK), LKPJ dan LPPD Satuan;
  5. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, evaluasi dan monitoring pembangunan Satuan;
  6. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan pengelolaan dan pembinaan sistem informasi Satuan;
  7. melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data untuk penyusunan program, penyusunan statistik dan informasi mengenai Satuan;
  8. melaksanakan penyiapan bahan/data sosialisasi, evaluasi dan pengendalian atas penerapan Standart pengumpulan dan pengolahan data;
  9. melaksanakan penyiapan bahan/data untuk dukungan kegiatan penelitian dan pengembangan Satuan;
  10. melaksanakan penyiapan bahan untuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan di bidang Satuan dan peningkatan pelayanan data internal dan eksternal;
  11. melaksanakan penyiapan/pengumpulan bahan/data untuk pengolahan dan penyajian bahan/data dalam rangka penyusunan rencana umum, rencana menengah dan tahunan Satuan;
  12. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk evaluasi dan pelaporan rencana jangka menengah dan tahunan;
  13. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Satuan serta sosialisasidan pembinaan penerapan Standar evaluasi dan pelaporan;
  14. melaksanakan pengumpulan bahan/data dan penyusunan laporan bulanan, triwulan, tahunan serta pertanggung jawaban dan akuntabilitas kinerja Satuan;
  15. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  16. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  17. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya.

 

Bidang Penegakan Perundang-undangan

            Bidang Penegakan Perundang-undanganmempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penegakanperaturan perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undanganmenyelenggarakan tugas:

  1. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Penegakan Perundang-undangan;
  2. menyelenggarakan pengumpulan data, keterangan dan informasi peraturan perundang-undangan Daerah yang dilanggar dalam rangka penyusunan rencana kegiatan;
  3. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait guna menentukan skala prioritas penegakan peraturan perundang-undangan Daerah baik tindakan preventif non yustisi maupun tindakan yustisi;
  4. menyelenggarakan rencana waktu dan kegiatan bersama instansi terkait untuk penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
  5. menyelenggarakan pengawasan,pembinaan dan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  6. menyelenggarakan koordinasi, pendataan, monitoring, evaluasi, pemberdayaan dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  7. menyelenggarakan telaahan staf, evaluasi dan laporan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-undangan;
  8. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan,dibantu oleh: (1) Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan, (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, dan (3) Seksi Pengawasan dan Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

 

Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhanmempunyai uraian tugas :

  1. melaksanakan penyiapan bahan/data kebijakan teknis dan pembinaanserta penyuluhan dalam penegakanPeraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  2. pelaksanaan pembinaan secara administrasi dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  3. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
  4. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
  5. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, keterangan dan informasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilanggar;
  6. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan rencana waktu dan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan;
  7. melaksanakan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  8. melaksanakan pemberian informasi, keterangan dan data sebagai masukan penyusunantelaahan staf, evaluasi dan pelaporan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  9. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

 

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai uraian tugas :

  1. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengarahan kepada pegawai pada lingkup  Sub Bidang Ketertiban Umum dan Peraturan perundang-undangan ;
  2. Melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan data/bahan dibidang ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan ;
  3. Melaksanakan penyiapan penyusunan perencanaan dan program kegiatan pada Sub Bidang Ketertiban Umum dan Peraturan Perundang-undangan ;
  4. Melaksanakan persiapan pelaksanaan perlindungan masyarakat skala  Provinsi, sesuai ketentuan  yang berlaku  ;
  5. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan kegiatan dibidang  ketertiban  umum dan peraturan perundang-undangan ;
  6. Melaksanakan persiapan pengumpulan bahan-bahan pengkajian dibidang ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan;
  7. Melaksanakan persiapan penyusunan standar, norma, dan kriteria-kriteria dibidang ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan  ;
  8. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketertiban umum dan peraturan  perundang-undangan ;
  9. Melaksanakan persiapan kegiatan kerjasama dibidang ketertiban  umum dan peraturam perundang-undangan, sesuai ketentuan yang berlaku ;
  10. Melaksanakan koordinasi kegiatan ketertiban umum dan pembahasan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  11. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan ketertiban umum dan penerapan peraturan perundang-undangan ;
  12. Melaksanakan persiapan penyusunan telaahan staf  untuk  pengambilan kebijakan ;
  13. Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugasnya;
  14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya ;
  15. Melaksanakan persiapan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban  atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang  ditetapkan .

 

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, mempunyai uraian tugas :

  1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyelidikan  dan Penyidikan;
  2. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis SeksiPenyelidikan dan Penyidikan;
  3. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan keterangan(penyelidikan) pelanggaran Perda dan Perkada;
  4. melaksanakan tindakan yustisi, proses pemberkasan pelanggaran peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  5. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, administrasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  6. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, badan hukum dan perorangan untuk penyelesaian penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara non yustisi dan secara yustisi;
  7. melaksanakan penyusunan telaahan staf, evaluasi dan pelaporan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

h.       melaksanakan tindakan administratif dan yustisi terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

i.        melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan memfasilitasi penegakan pelanggaran peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerahsecara yustisi;

j.        melaksanakan pemberian bantuan dalam pengamanan/penertiban aset SKPD di lingkungan pemerintah provinsi sumatera utara;

k.       melaksanakan pemberian informasi, keterangan dan data sebagai masukan penyusunantelaahan staf, evaluasi dan pelaporan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

l.        melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Kepala Seksi Pengawasan dan Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Kepala Seksi Pengawasan dan Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil, mempunyai uraian tugas :

  1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan  dan Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  2. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis SeksiPengawasan  dan Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  3. melaksanakan monitoring dan pendataan terhadap penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  4. melaksanakankoordinasi dengan instansi terkait kegiatan pelatihan terbatas peningkatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengoptimalkan peran sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  6. melaksanakanpendataan, mutasi, pengangkatan, pemberhentian, penerbitan dan perpanjangan kartu anggota dan kartu tanda pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  7. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi danadministrasi pengusulan calon peserta diklat PPNS ke instansi terkait;
  8. melaksanakan pengawasan tentang ketentuan, prosedur dan administrasi pinjam pakai senjata api, sangkur, alat komunikasi serta alat perlengkapan lainnya sesuai standar yang ditentukan;
  9. melakukan pengawasan terhadap perlengkapan perorangan harian dan lapangan anggota Satpol PP dan anggota tenaga bantu Satpol PP;
  10. melaksanakan pemberian informasi, keterangan dan data sebagai masukan penyusunantelaahan staf, evaluasi dan pelaporan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  11. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

 

Bidang  Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, mempunyai uraian tugas :

  1. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat;
  2. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi  pada  unit kerja, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman  masyarakat;
  3. menyelenggarakan teknis operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengakhiran sesuai standart operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
  4. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi dan unit kerja terkait dalam pemberian bantuan pengamanan serta fasilitasi penanganan unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai standart operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;
  5. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait pembinaan tertib pemerintahan, tertib lingkungan dan tertib sosial;
  6. menyelenggarakan pengamanan dan pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan bantuan pengamanan, pengawalan tamu VIP, VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  7. menyelenggarakan koordinasi dan pemberian bantuan pengamanan tempat-tempat penting, objek vital/Gedung/aset/rumah dinas Gubsu/Wagubsu dan Sekdaprovsu serta kunjungan pejabat penting  sesuai standar operasional prosedur (SOP);
  8. menyelenggarakan evaluasi dan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  9. menyelenggarakan koordinasi dengan SKPD Provinsi lainnya dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota provinsi sumatera utara dalam rangka penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  10. menyelenggarakan koordinasi dalam rangka pembinaan teknis, supervisi, asistensi/pembekalan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota se Sumatera Utara;
  11. menyelenggarakan monitoring, patroli dan deteksi dini sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;
  12. menyelenggarakan koordinasi dengan SKPD dan unit kerja terkait dalam rangka penegakan tata tertib dan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi sumatera utara;
  13. membantu penyelenggaraan upacara hari kesadaran nasional dan upacara hari besar Nasional dan upacara lainnya serta koordinasi pelaksanaan apel gabungan yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Untuk melaksanakan tugasdan fungsi dimaksud, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dibantu oleh 1) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, 2) Kepala Seksi Monitor dan Pengawalan; dan 3) Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan.

 

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, mempunyai uraian tugas :

a.       melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Operasi dan Pengendalian;

b.       melaksanakanpenyusunan kebijakan teknis operasi dan pengendalian dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c.       melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan operasi serta pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

d.       melaksanakan pengamanan dan pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekdaprovsu, pejabat dan Tamu Pejabat /VIP/VVIP secara terbatas;

e.       melaksanakan pemberian bantuan pengamanan unjuk rasa di Kantor Gubernur, Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekdaprovsu;

f.       melaksanakan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap petugas pengamanan yang ada di jajaran SKPD Pemerintah  Provinsi Sumatera Utara;

g.       melaksanakan patroli, deteksi dini, operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

h.       melaksanakankoordinasi dengan instansi dan pejabat/SKPD terkait dalam rangka mediasi dan fasilitasi penanganan unjuk rasa sesuai dengan standart operasional prosedur;

i.        melaksanakan tindakan penertiban non yustisi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan standar operasional prosedur;

j.        melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan pemberian bantuan dalam upaya preventif (pencegahan) dan penertiban terhadap sumber patologi sosial (penyakit sosial masyarakat);

k.       melaksanakan pengamanan tempat/acara penting sesuai standart operasional prosedur dan ketentuan lainnya;

l.        melaksanakan deteksi dini dan analisa kasus-kasus yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

m.      melaksanakan koordinasi penegakan tata tertib dan disiplin ASN,dan membantu pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional dan upacara hari besar Nasional  dan upacara lainnya.

n.       melaksanakan pemberian informasi, keterangan dan data sebagai masukan penyusunantelaahan staf, evaluasi dan pelaporan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

o.     melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

 

Kepala Seksi Monitor dan Pengawalan

Kepala Seksi Monitor dan Pengawalan, mempunyai uraian tugas :

  1. melaksanakan penyusunan program kerja SeksiPatroli dan Pengawalan;
  2. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis patroli dan pengawalan;
  3. melaksanakan pemeliharaan, pengawasan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  4. melaksanakanpatroli wilayah, patroli lingkungan serta memberikan pembinaan dan penerangan kepada masyarakat tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta hal-hal mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
  5. melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah serta menampung saran yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah;
  6. melaksanakan pengawalan terhadap para pejabat, Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan membantu pengawalan tamu VIP/VVIP secara terbatas.

g.       melaksanakan pembinaan, pengecekan personil, sarana dan prasarana serta pengarahan terhadap petugas patroli agar memahami tugas yang diberikan;

h.       melaksanakan patroli pengawasan yang bersifat inspeksi yang diselenggarakan sesuai kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta upaya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

i.        melaksanakan penindakan dan penertiban terhadap semua pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman serta Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

j.        melaksanakan tindak lanjut semua laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan dan penertiban terhadap masyarakat yang nyata-nyata melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

k.       melaksanakan penyusunan rencana kegiataan monitor dn patroli meliputi rencana waktu, tempat yang dikunjungi, kekuataan personil dan sarana prasarana pendukung yang diperlukan serta cara yang digunakan;

l.        melaksanakan pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan membantu pengawalan tamu VIP/ VVIP dengan kendaraan mobil bila diperlukan;

m.      melaksanakan pembinaan, pengecekan personil, sarana dan prasarana serta pengarahan terhadap petugas pengawalan agar memahami tugas yang diberikan;

n.       melaksanakan pemberian informasi, keterangan dan data sebagai masukan penyusunantelaahan staf, evaluasi dan pelaporan  sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

o.       melaksanakan koordinasi dengan instansi dan unit kerja terkait  kegiatan monitor, patroli dan pengawalan; dan

p.       melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

 

Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan

Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan, mempunyai uraian tugas :

a.       melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan;

b.       melaksanakan penyusunan kebijakan teknis Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan;

c.       melaksanakan hubungan kemitraan dengan instansi terkait dan Satpol PP kab/kota dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas-tugas Satpol PP Provsu;

d.      melaksanakan komunikasi dan fasilitasi  elemen masyarakat pada penyampaian aspirasi (demonstrasi/unjuk rasa) ke Kantor Gubernur, Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekdaprovsu sesuai standar operasional prosedur Satpol PP;

e.       melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan Satpol PP kabupaten/kota dalam tugas-tugas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

f.       melaksanakan koordinasi dengan penyelenggara pemilu provinsi dan kab/kota dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

g.       melaksanakan kerjasama dengan Satpol PP kab/kota se Sumatera Utara dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

h.       melaksanakan kerjasama dengan Satpol PP kab/kota se sumatera utara dan instansi terkait dalam pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

i.        melaksanakan supervisi ke Satpol PP kab/kota se sumatera utara dalam pelaksanaan tugas operasi bersama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

j.        melaksanakan koordinasi dengan penyelenggara pemilu dalam penertiban APK (alat peraga kampanye)

k.       melaksanakan pengawasan tertib pakaian dinas, lambang satpol pp sesuai peraturan yang ditentukan;

l.        melaksanakan pemberian informasi, keterangan dan data sebagai masukan penyusunan telaahan staf, evaluasi dan pelaporansebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

m.      melaksanakan koordinasi dengan instansi dan unit kerja terkait  kegiatan  Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan; dan

n.       melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

 

Bidang Sumber Daya Aparatur

Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam menyelenggarakan pendayagunaan serta pengembangan sumber daya aparatur  Satpol PP Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai uraian tugas:

  1. menyelenggarakan penyusunan pengkajian program kerja Bidang Sumber Daya Aparatur;
  2. menyelenggarakan penyusunan pedoman dan supervisi pendayagunaan dan pengembangan Sumber Daya Aparatur Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta teknis fungsional lainnya;
  3. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait dan Satpol PP Kabupaten/Kota dalam rangka rencana dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya aparatur  Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  4. menyelenggarakan konsultasi, sinkronisasi, dengan Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait lainnya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengembangan Sumber Daya Aparatur  Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  5. menyelenggarakan pengkajian bahan pendidikan dan pelatihan dasar Satpol PP dan pelatihan fungsional dengan mempedomani pola pendidikan dan latihan sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
  6. menyelenggarakan pembinaan, asistensi dan seleksi administrasi calon peserta pendidikan serta pendidikan fungsional dan pelatihan dasar Satpol PP, Satpol PP Kab/kota.
  7. Menyelenggarakan monitoring, pendataan, pengkajian dan analisa kebutuhan pelatihan (dasar dan fungsional) aparatur Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi, Kab/Kota;
  8. menyelenggarakan telaahan staf, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Sumber Daya Aparatur;
  9. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

            Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dibantu oleh Kepala Seksi Pelatihan Dasar, Kepala Seksi Pelatihan Teknis Fungsional dan Kepala Seksi Data dan Pengembangan.     

Kepala Seksi Pelatihan Dasar

Kepala Seksi Pelatihan Dasar, mempunyai uraian tugas :

  1. melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program kerja Seksi Pelatihan Dasar.
  2. melaksanakan penyiapan rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar Satpol PP sesuai kewenangan provinsi.
  3. melaksanakan pengusulan kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar Satpol PP dan pendidikan pelatihan dasar PPNS sesuai kewenangan Kementerian Dalam Negeri;
  4. melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait dan Satpol PP Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

e.       melaksanakan kegiatan pelatihan dasar dan mempersiapkan rencana kerja kegiatan antara lain: tempat kegiatan, waktu, jumlah peserta, tenaga pendukung, sarana dan prasarana;

f.       melaksanakan kegiatan program kerja serta membuat tahapan kegiatan pelatihan dasar sumberdaya aparatur Satpol PP;

g.       melaksanakan pendataan kebutuhan pelatihan dasar Satpol PP Provinsi dan  Kabupaten/Kota;

h.       melaksanakan koordinasi dengan unit kerjaterkait untuk peningkatan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan dasar;

i.        melaksanakan pemberian informasi, keterangan dan data sebagai masukan penyusunan telaahan staf, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pelatihan Dasar;

j.        melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

 

 

Kepala Seksi Pelatihan Teknis Fungsional

Kepala Seksi Pelatihan Teknis Fungsional, mempunyai uraian tugas :

  1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelatihan Teknis Fungsional;
  2. melaksanakan kebijakan pemerintah pusat utamanya menjaring calon peserta pendidikan Pelatihan teknis fungsional baik pada Satpol PP Provinsi maupun Satpol PP Kabupaten/Kota;
  3. melaksanakan seleksi persyaratan untuk mengikuti pendidikan Pelatihan teknis fungsional;
  4. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kemampuan aparatur Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi/Kab/Kota dalam mendukung pelaksanaan tugas.

e.       melaksanakan inventarisasi data Satpol PP Provinsi/Kab/Kota dan menyampaikan usul pada Kementerian Dalam Negeridan instansi terkait untuk mengikuti pendidikan teknis fungsional;

f.       melaksanakan bimbingan teknis  fungsional aparatur Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota;

g.       melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan dalam Satuan bagi aparatur Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provsu;

h.       melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan bagi aparatur Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi/Kab/Kota;

i.        melaksanakan pemberian informasi, keterangan dan data sebagai masukan penyusunantelaahan staf, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Teknis Fungsional;

j.        melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait dan Satpol PP Kabupaten/Kota tentang rencana dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional; dan

k.       melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

 

Kepala Seksi Data dan Pengembangan

            Kepala Seksi Data dan Pengembangan mempunyai uraian tugas :

  1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Data dan Pengembangan;
  2. melaksanakan penyusunan data dan informasi aparatur Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provsu/Kab/Kota;
  3. melaksanakan pengkajian kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provsu dan Kab/Kota;
  4. melaksanakan inventarisasi, pendataan, klasifikasi aparatur Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provsu dan Kab/Kota;
  5. melaksanakan pemetaan kekuatan bagi aparatur Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provsu dan Kab/Kota;
  6. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data Sumber Daya  Aparatur sebagai bahan laporan dan kajian pengembangan peningkatan kapasitas Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi/Kab/Kota;
  7. melaksanakan pemberian informasi, keterangan dan data baik kepada Kemendagri, Satpol PP Provsu, Satpol PP Kab/Kota maupun sebagai masukan penyusunan telaahan staf, evaluasi dan pelaporan Seksi data dan pengembangan;
  8. melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait dan Satpol PP Kabupaten/Kota tentang rencana dan pelaksanaan tugas seksi data dan pengembangan; dan
  9. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

 

Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Bidang Perlindungan Masyarakat

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, mempunyai uraian tugas :

  1. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
  2. menyelenggarakan kebijakan, koordinasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat dengan Satpol PP Kab/Kota meliputi peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat serta kesiagaan dalam penanggulangan bencana;
  3. menyelenggarakan koordinasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana, penyelamatan kebakaran, keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
  4. menyelenggarakan pengkajian program dan kebijakan, serta pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  5. menyelenggarakan koordinasi, komunikasi dan fasilitasi pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota;
  6. menyelenggarakan koordinasi, komunikasi dan fasilitasi kebijakan pengerahan sumberdaya, peningkatan sumberdaya manusiadan kesiapsiagaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu;
  7. menyelenggarakan koordinasi, komunikasi dan fasilitasi kebijakan pengerahan sumberdaya, peningkatan sumberdaya manusia dan kesiapsiagaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam membantu upaya pertahanan Negara dan penyelamatan kebakaran;
  8. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data terhadap personil, sarana dan prasarana dalam rangka perencanaan teknis pembinaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat di Kab/Kota;
  9. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Perlindungan Masyarakat dan penyela